Landasan Hukum

Peraturan Gubernur Maluku No. 26 Tahun 2015
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian Provinsi Maluku
( UPTD – Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Maluku )


A. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha

  1. Menyusun rencana kegiatan teknis operasional dan anggaran di Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Membimbing bawahan di Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
  4. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumberdaya aparatur dan perencanaan diklat di lingkup Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
  5. Mengelola layanan administrasi kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkup Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Mengelola urusan rumah tangga, informasi dan dokumentasi, protokol, administrasi perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan, fasilitas kantor dan pemeliharaannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkup Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. Menyusun perencanaan, LKPJ, SAKIP, LPPD, dan SOP/SPM/SKM Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan dengan cara berkoordinasi dengan satuan keja di lingkup UPTD maupun instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran proses penyusunannya;
  8. Mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di lingkup Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  9. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
  10. Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi Seksi Proteksi Pertanian

  1. Menyusun rencana kegiatan teknis operasional dan anggaran di Seksi Proteksi Pertanian berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Proteksi Pertanian sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Membimbing bawahan di Seksi Proteksi Pertanian dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang ditetapkan;
  4. Menyusun petunjuk teknis dan/atau SOP/SPM/SKM dalam rangka pelaksanaan tugas Seksi Proteksi Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Proteksi Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
  6. Mengelola layanan teknis di bidang Proteksi Pertanian meliputi pengkajian dan evaluasi laporan kegiatan pengamatan, peramalan, penerapan teknis dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pengawasan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan mutu produk pertanian;
  7. Menyusun saran dan bahan rekomendasi serta fasilitasi urusan Proteksi Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah;
  8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Proteksi Pertanian dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
  9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Proteksi Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Tugas dan Fungsi Seksi Proteksi Peternakan

  1. Menyusun rencana kegiatan teknis operasional dan anggaran di Seksi Proteksi Peternakan berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Proteksi Peternakan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. Membimbing bawahan di Seksi Proteksi Peternakan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
  4. Menyusun petunjuk teknis dan/atau SOP/SPM/SKM dalam rangka pelaksanaan tugas Seksi Proteksi Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Proteksi Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
  6. Mengelola layanan teknis di bidang Proteksi Peternakan meliputi pemetaan, deteki dini dan surveylance penyakit ternak serta mengawasi produk peternakan dan hasil olahannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan mutu produk peternakan;
  7. Menyusun saran dan bahan rekomendasi serta fasilitasi urusan Proteksi Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah.
  8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Proteksi Peternakan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
  9. Laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Proteksi Peternakan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan piminan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Tugas dan Fungsi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  2. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian Organisme pengganggu Tumbuhan;
  3. Bimbingan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  4. Pengembangan Metode pengamatan, peramalan, pendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  5. Pemantauan Daerah sebar Oraginsme Pengganggu Tumbuhan;
  6. Pembuatan koleksi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  7. Visualisasi dan Informasi.

E. Tugas dan Fungsi Laboratorium Pengamat Hama dan Penyakit (LPHP)

  1. Pelaksanaan pengamatan OPT dan faktor yang mempengaruhinya;
  2. Pelaksanaan analisis data dan penyebarluasan informasi serangan OPT, serta faktor penentu perkembangan OPT;
  3. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem PHT;
  4. Pelaksanaan peramalan OPT secara spesifik lokasi;
  5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT;
  6. Pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui klinik tanaman;
  7. Pengawasan atas peredaran, penyimpanan, penggunaan, dan dampak negatif pestisida.

F. Tugas dan Fungsi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

  1. Melaksanakan pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, curah hujan dan hari hujan di wilayah kerja;
  2. Memberikan/membuat rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  3. Mengadakan pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida di wilayah kerja;
  4. Melakukan pembinaan terhadap Regu Pengendalian Hama dan kelembagaan BP3 Maluku di tingkat lapangan;
  5. Menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari:
    1. Laporan 2 (dua) mingguan
    2. Laporan Bulanan
    3. Laporan Musiman/musim tanam
    4. Laporan Tahunan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik di Balai maupun LPHP.